in Memoriam of Web 2.0

Sdanya indikasi bahwa pemerintah RI akan melarang beberapa situs-situs yang bisa menampung file-file multimedia tampaknya sudah semakin membuat kepala dan leher gue pegel-pegel akhir minggu ini. Hal ini tentu aja berdampak pada banyak hal selain dampak sosial yang kemungkinan besar terjadi yaitu “SALAH SATU UPAYA PEMBODOHAN MASYARAKAT”.

Dan parahnya pemerintah Indonesia yang semakin menjurus ke arah puritan keputihan ini semakin menjadi-jadi dengan menganggap beberapa situs seprti youtube, multiply, dan myspace sebagai salah satu pusat penyebaran pornografi dan film FITNA yang sekarang sedang gempar untuk dicekal.

Kalau dilihat dari beberapa sudut pandang, memang keputusan ini tidak salah. Tapi gue melihat ada beberapa pandangan yang dilupakan pemerintahan kita. Dimana jaman sudah berubah 180 derajat sekarang ini, teknologi khusunya teknologi informatika merupakan salah satu sendi pembentuk kemasyarakatan budaya modern.

Kalau kita hanya melihat dari sudut pandang ingin melakukan ‘filterisasi’ terhadap konten pornografi yang meresahkan masyarakat. Mungkin timbulnya kebijakan ini merupakan salah satu langkah terbesar yang pernah dilakukan negara berkembang di dunia. Mungkin satu-satunya! Tapi kita harus ingat, pornografi atau istilah cybersex tidak hanya terpusat pada situs-situs penyedia layanan seks di internet. Tapi inget juga bahwa pornografi menyebar lewat salah satu fasilitas internet, yaitu email dan fasilitas messanging.

Bahkan sekarangpun ada beberapa mailing list yang digunakan untuk sarana penyebaran pornografi!

Lalu apa tanggapan pemerintaH? Melakukan blokir terhadap fasilitas mailing list juga? Kalau memang fasilitas ini sampai di blok juga, ini adalah suatu kebijakan pembodohan masyarakat. Seharusnya yang kita lakukan adalah edukasi masyarakat Indonesia, kenapa? ini sama dengan pemikiran kebijakan sensor yang sedang diperjuangkan oleh masyarakat film Indonesia, dimana lembaga sensor film seharusnya menerapkan rating bukan memotong film.

Hal ini harusnya juga berlaku pada kebijakan IT ini, dimana masyarakat seharusnya diberikan edukasi bahwa pornografi itu merusak anak2 kita. Dan peran para orang tua lah yang sangat penting dan tidak perlu sampai pemerintah turun tangan bukan?

Haaaahhh, aneh2 aja emang negara ini